Bangun Kinerja & Akuntabilitas, KPU Pohuwato Ingatkan Badan Adhock Patuhi Regulasi

Bangun Kinerja & Akuntabilitas, KPU Pohuwato Ingatkan Badan Adhock Patuhi Regulasi

POHUWATO, HupmasKPU Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaporan Keuangan Dana Hibah bagi Badan Adhock se Kabupaten Pohuwato untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

Hadir pada Bimtek seluruh jajaran Komisioner KPU Pohuwato, Sekretaris KPU, Kasubbag Keuangan Umum & Logistik.

Diikuti oleh 39 orang peserta yang terdiri dari Ketua, masing- masing Sekretariat PPK ( Sekretaris dan staf urusan Keuangan) Se-kabupaten Pohuwato.

Tujuan dilaksanakannya Bimtek adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban dana hibah kepada Badan Adhoc.

Bimtek dibuka langsung oleh Ketua KPU Pohuwato Rinto Ali. Dalam sambutannya beliau menyampaikan, sebelumnya KPU bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada (25/06/2020) telah melaksanakan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (addendum kedua) sebagai penanda dimulainya Pesta Demokrasi Penyelenggaraan Tahapan Lanjutan Pilkada Serentak Desember 2020.

Melalui NPHD tersebut KPU Pohuwato telah menerima kucuran Dana Hibah dari Pemkab Pohuwato sebesar lebih dari Rp. 19 miliar. Kesepakatan ini tertuang pada NPHD nomor 100/PEM-PHWT/10/VI/2020, 408/PR.07-SD/7504/KPU.Kab/VI/2020.

Seluruh pembiayaan kegiatan tahapan lanjutan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 menjadi tanggungjawab pemerintah daerah melalui dana hibah daerah yang dituangkan dalam NHPD.

Untuk itu beliau mengingatkan kepada para peserta yang akan mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun ini untuk dapat memahami aturan-aturan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah tersebut.

“Kesuksesan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato bukan hanya dalam penyelenggaraan dan hasilnya tapi kesuksesannya juga tidak terlepas dari bagaimana anggaran dana hibah digunakan dan mampu dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada” tegasnya.

Materi Pertama tentang perpajakan dibawakan oleh Taruna Eka Pacsi secara daring.

Ditempat yang berbeda beliau mengulas tentang Pengaturan aspek perpajakan bantuan, sumbangan, serta harta hibahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 yang mulai berlaku pada 21 Juli 2020.

Dibahas pula tentang jenis pajak yang dikenakan saat terjadinya aktivitas pilkada.

Materi ke-2 tentang: Tata Cara Pelaporan Keuangan Dana Hibah disampaikan langsung oleh Yulyan Ibura, S.Sos M.Si , Auditor Madya Pada Inspektorat  Kabupaten Pohuwato.

Pada materi ini, peserta diharapkan dapat memahami dan mampu mengaplikasikan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan & tata cara pelaporan hingga pada pertanggungjawabannya.

“Bimtek ini penting, dalam tertib administrasi  mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan,” ungkapnya

“Secara khusus, untuk dana Hibah bagaimana mekanisme beserta tata kelolanya nya itu diatur pada PMK 191/PMK.05/2011, Permendagri 12 tahun 2019 dan Kep KPU No.88/Kpts/KPU/2016”, jelasnya

Ditempat yang sama, Darwin Nento selaku kasubag Keuangan Umum & Logistik mengatakan bahwa, untuk memperoleh kesamaan pemahaman pada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, termasuk Badan Adhock berpedoman pada regulasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh para narasumber untuk pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan transparan.

“Agar tertib administrasi, maka Badan Adhock harus mampu mengelolah dengan baik hingga pada pelaporan keuangannya pun harus sesuai dengan kebijakan akuntansi yang telah di tetapkan pemerintah. Bersama kita wujudkan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel  dan transparan. Agar tak ada potensi penyimpangan”, tutur Kasubag KUL yang akrab disapa Om Ulo.

Pada akhir pelaksanaan Bimtek, komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan Iskandar Alulu berpesan, pada pelaksanaan anggaran nanti badan adhock dapat mematuhi semua peraturan. Karena penggunaan keuangan yang bersumber dari APBD maupun APBN wajib dipertanggung jawabkan.

Diharapkan, suksesnya Pilkada diikuti juga oleh sukses keuangan dan administrasinya.

Selanjutnya diisi dengan tanya jawab.(ADj)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *