Cegah Corona, KPU terbitkan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi

Cegah Corona, KPU terbitkan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi

KPU menerbitkan PKPU No. 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.

POHUWATO, https://kab-pohuwato.kpu.go.id/  – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU.RI) mengeluarkan regulasi pelaksanaan pemilihan kepada daerah dalam kondisi bencana non-alam, hal ini tertuang pada PKPU No. 6/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.Aturan ini dikeluarkan pada 6 Juli 2020.

Salah satu aturan yang dikemukakan adalah protokol rinci yang harus dipenuhi saat tahapan Pilkada berlangsung.

Pada pasal 5 beleid itu diterangkan bahwa pemilihan serentak dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih serta seluruh pihak yang terlibat.

Dalam beleid itu, tercantum 14 aspek kesehatan dan keselamatan yang harus diterapkan saat pelaksaaan tahapan Pilkada

Berikut aspek kesehatan dan keselamatan lengkap yang diatur dalam pasal 5 PKPU No. 6/2020:

  1. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. Secara berkala dilakukan rapid test atau RT PCR terhadap anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dan/atau yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  3. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu bagi anggota dan Sekretariat Jenderal KPU, serta anggota dan sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang sedang bertugas;
  4. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield) bagi: (PPS yang sedang melaksanakan verifikasi faktual dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan, PPDP yang sedang melaksanakan Coklit, KPPS yang sedang melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS);
  5. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, disinfektan, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (hand sanitizer);
  6. Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai, dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
  7. Aturan menjaga jarak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan paling kurang 1 (satu) meter;
  8. Larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan pemilihan;
  9. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik;
  10. Pembersihan dan disinfeksi secara berkala terhadap ruangan dan peralatan yang sering disentuh;
  11. Tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama;
  12. Penapisan (screening) kesehatan orang yang akan masuk ke dalam ruangan kegiatan;
  13. Sosialisasi, edukasi, promosi kesehatan dan penggunaan media informasi untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19;
  14. Pelibatan personel dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di daerah masing-masing

Untuk diketahui, sebelum keluarnya regulasi ini, pelaksanaan tahapan Pilkada mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan terkait protokol kesehatan.

Penerapaan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang batasan suhu tubuh. Beleid ini menyatakan bahwa suhu tubuh lebih 38 derajat celcius dikategorikan sebagai orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan.

Regulasi lainnya adalah Permenkes No. HK.01.07/382/2020 yang menyatakan batasan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan memasuki tempat dan fasilitas umum.

Dengan adanya regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi, kiranya menjadi pedoman seluruh penyelenggara baik tingkat pusat sampai daerah saat melaksanakan tahapan kegiatan di lapangan nanti. (Hupmas)

Attachments

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *