JELANG COKLIT, KPU POHUWATO LAKUKAN BIMTEK PPK

JELANG COKLIT, KPU POHUWATO LAKUKAN BIMTEK PPK

POHUWATO, https://kab-pohuwato.kpu.go.id/ – Dalam rangka melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pohuwato menggelar kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) persiapan Tahapan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di Aula KPU Selasa (07/07/2020)

Bimtek di buka langsung oleh ketua KPU Pohuwato Rinto Ali, dan dihadiri oleh jajaran Komisioner KPU Pohuwato, Sekretaris, Kasubag Pogram & Data KPU Pohuwato, Sekretaris  & seluruh Ketua & Anggota PPK yang membidangi Data.

Bertindak sebagai Narasumber Bapak Sophian Rahmola, Divisi  Perencanaan, Data & Informasi dan Friyanto Hatibie, S.IP, Kepala Sub Bagian Program Data KPU Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya Ketua KPU Rinto Ali menegaskan bahwa tahapan ini sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilihan, karena berpengaruh terhadap tahapan krusial lainnya. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, sampai tahapan rekapitulasi perolehan suara peserta Pemilu.

Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Pohuwato, Firman Ikhwan menyampaikan bahwa Bimtek ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan pemahaman secara tekhnis terkait tata cara coklit Daftar Pemilih kepada Penyelenggara Adhoc secara berjenjang mulai dari PPK hingga PPDP yang akan bertugas.

Bimtek ini untuk memberikan pemahaman secara teknis terkait Persiapan, Pelaksanaan, Monitoring serta Pelaporan kegiatan Coklit Panitia Pemutakhitan Data Pemilih (PPDP) secara berjenjang dan ini di mulai dari bimtek terhadap PPK. Lalu dilanjutkan Bimtek oleh PPK untuk PPS dan juga PPDP secara berjenjang dan semuanya harus selesai sebelum tanggal 15 Juli 2020,” kata Firman.

Lebih lanjut dikatakan, guna memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, petugas PPDP akan dibekali Buku Kerja yang menjadi panduan sekaligus catatan/laporan pelaksanaan kerja pencocokan dan penelitian (COKLIT) di lapangan.

Dengan Buku Kerja kegiatan coklit PPDP dapat terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih menjadi semakin lebih baik

Dalam kondisi bencana non-alam Covid-19, PPDP akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih secara langsung dengan menemui pemilih dari rumah ke rumah dengan penerapan protokol Covid-19 secara ketat, yakni menggunakan masker, pelindung wajah, sarung tangan dan alat tulis sendiri serta handsanitizer.

Pada tahap awal PPDP akan mendatangi rumah pengurus RT/RW/sebutan lain atau Kepala Dusun untuk melakukan koordinasi, untuk selanjutnya mencocokkan dan meneliti pemilih yang tertuang dalam formulir model A-KWK.

Menyambung hal tersebut, dalam paparan materinya Sophian mengatakan bahwa Materi yang didapatkan oleh PPK pada bimtek kali ini selanjutnya akan digunakan menjadi bahan materi bimtek PPK ke PPS dan PPS ke PPDP.

Mulai dari PKPU Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan dari PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sampai pada tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan coklit yang dilaksanakan baik oleh PPDP, PPS dan PPK

PPK harus memastikan kerja-kerja coklit yang dilaksanakan oleh PPDP dilakukan secara detail dan rigid. Sehingga data yang dihasilkan dari Coklit pun adalah data yang benar-benar bersih. Begitupun monitoring yang dilaksanakan oleh PPS dan PPK, harus dilakukan sesuai dengan yang tertera dalam Buku Kerja masing-masing”, tuturnya.

Diakhir acara, Ketua KPU Rinto Ali berpesan kepada seluruh peserta untuk selalu Jalin Komunikasi yang baik sesama Penyelenggara. Baik sesama PPK, PPS dan KPU.

” Jalin Komunikasi yang baik sesama Penyelenggara. Baik sesama PPK, PPS dan KPU. Tidak ada informasi yang hanya diketahui oleh Divisinya saja. Walaupun setiap anggota menjadi leading sector masing-masing divisi, akan tetapi semuanya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap tahapan-tahapan yang sedang dilakukan. Jangan sampai masyarakat bingung karena ketidaktahuan Penyelenggara.” Tutupnya.(hupmas)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *