KPU Pohuwato Gelar Bimtek LPPDK Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato 2020

KPU Pohuwato Gelar Bimtek LPPDK Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pohuwato 2020

HUPMAS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato kembali menggelar Bimbingan teknis penyusunan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2020. (Senin, 23/11/2020)

Bimbingan teknis (bimtek) yang dibuka langsung oleh Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Pohuwato Iskandar Alulu diikuti oleh penghubung dan operator Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) dari masing-masing pasangan calon.

Dalam sambutannya beliau mengemukakan bahwa kegiatan ini penting bagi pasangan calon (paslon) dan telah menjadi tugas KPU Pohuwato untuk memfasilitasi semua paslon agar dapat menyusun LPPDK secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang diundangkan pada 12 Juni 2020, antara lain menentukan jadwal tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye.

Tahapan tersebut meliputi Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 25 September 2020, Pengumuman penerimaan LADK pada 26 September 2020, Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 31 Oktober 2020, Pengumuman penerimaan LPSDK pada 1 November 2020, dan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 6 Desember 2020 nanti.

“Jadi sesuai dengan prosedur ada tiga tahapan yang harus dipenuhi oleh peserta Pemilu, yakni Laporan Awal Dana Kampanye yang sudah dilaksanakan, ada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada bulan Desember nanti,” katanya

Lebih lanjut dikatakan bahwa, sebelumnya KPU Pohuwato telah menggelar bimtek laporan awal dana kampanye (LADK) sebelum batas waktu penyerahannya.

Baca juga: Bimtek Pelaporan Dana Kampanye dan Penggunaan Aplikasi SIDAKAM

“Maka bimtek ini menjadi penting bagi tim masing-masing paslon agar dapat menyerahkan LPPDK dengan baik, dan tim Helpdesk dana kampanye selalu terbuka untuk tim penghubung agar dapat malakukan konsultasi terkait hal tersebut, ” tuturnya.

Hal senada disampaikan Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Gorontalo, Sjukri Hala, SH yang memberi arahan dalam bimtek LPPDK. Didampingi Komisioner KPU Pohuwato Haryanto Malik, yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, beliau menegaskan bahwa baik KPU Pohuwato, KPU Provinsi Gorontalo dan KPU RI berkewajiban memantau seluruh kesiapan proses laporan dana kampanye, yakni LADK, LPSDK dan LPPDK.

Semua tim keuangan kampanye, ucapnya, harus cermat dalam menyusunnya. Terlebih menjelang LPPDK, ujarnya, masing-masing tim harus menyiapkan dan memastikan laporan penerimaan dan laporan pengeluaran selama 71 hari masa tugas sebagai tim keuangan kampanye masing-masing paslon.

LPPDK adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Paslon dalam membiayai kegiatan Kampanye. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa

Ia menambahkan, seluruh pengeluaran dan sumbangan yang sudah diterima peserta Pemilu, dan tercatat dalam LPSDK pada tanggal 31 Oktober, akan diakumulasi pada LPPDK pada periode terakhir.

“Pasangan Calon wajib melampirkan seluruh dokumen pendukung serta bukti-bukti transaksi pengeluaran dan penerimaan. Bila berkas dan bukti-bukti pendukungnya tidak valid, maka sudah dipastikan bakal ada permasalahan dalam laporan dana kampanye yang kemudian akan menjadi temuan oleh akuntan publik,” tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, KPU berkewajiban untuk memastikan hal tersebut terantisipasi. “Urusan kualitas adalah urusan masing-masing tim keuangan kampanye. Tapi kewajiban kami adalah mengingatkan dan membimbing,” katanya.

Maka, melalui helpdesk dana kampanye, KPU berupaya memfasilitasi Tim kampanye masing-masing Paslon untuk memberikan informasi dan mengasistensi terkait proses input data. Karena bersifat aplikasi, dan segala persoalan dalam penggunaan aplikasi.

“Sudah tugas dan kewajiban kami (KPU) untuk memberikan informasi dan membimbing. Melalui bimtek ini kami harap masing-masing tim dan operator sudah memahami materi yang telah disajikan, sehingga mengantisipasi kesalahan dalam penyampaian administrasi pada pelaporan nanti, dan jangan sungkan-sungkan untuk datang konsultasi ke Helpdesk KPU,” pungkasnya. (ADj)

Sukseskan Pilkada Serentak Kabupaten Pohuwato Tahun 2020…

Rabu, 9 desember 2020,
ayo ke tps…

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *