KPU Pohuwato Sosialisasikan PKPU 5 Tahun 2020 bersama Partai Politik & Organisasi Kemahasiswaan

KPU Pohuwato Sosialisasikan PKPU 5 Tahun 2020 bersama Partai Politik & Organisasi Kemahasiswaan

POHUWATO, https://kab-pohuwato.kpu.go.id/ – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 Lanjutan.Termasuk dengan menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 5 Tahun 2020 dan Surat Edaran KPU Nomor: 20 tahun 2020.

Kegiatan yang berlangsung, Kamis sore (2/07/2020) di Aula KPU Pohuwato itu menghadirkan seluruh Komisioner KPU Pohuwato sebagai narasumber dengan tamu undangan diantaranya Anggota Partai Politik (Parpol) beserta sebagian organisasi kemahasiswaan di Pohuwato.

Berkesempatan dalam membuka sekaligus memberikan sambutan, Ketua KPU Pohuwato Rinto Ali mengungkapkan bahwa, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pilkada serentak Desember 2020 nanti.

“Sosialisasi ini  bagian dari persiapan KPU sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten. Akibat pandemi, pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak yang semula  dijadwalkan tanggal 23 September diundur menjadi 9 Desember 2020. Adanya perubahan jadwal tahapan pilkada itu yang perlu kita sosialisasikan, sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor: 5 tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor:20 tahun 2020,” ungkapnya.

Beliau menerangkan, untuk pelaksanaan Tahapan Pemilihan Lanjutan Pilkada di tengah pandemi Covid-19, ini merupakan hasil kesepakatan dalam rapat kerja virtual antara Komisi II DPR bersama Pemerintah dan KPU (Rabu, 27/05) yang memutuskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti, maka segala persoalan menyangkut jaminan kesehatan dalam penyelenggaraan, anggaran, dan teknis pelaksanaan juga telah dirancang”, terangnya.

Tentunya pelaksanaan tahapan di tengah pendemi berbeda dengan situasi normal sebelumnya. Anggaran KPU naik dengan bertambahnya logistik lainnya untuk pembiayaan pengadaan barang dan jasa protokol kesehatan pencegahan Covid-19 (APD bagi seluruh penyelenggara) seperti masker, hand sanitizer, dan alat penunjang lainnya. Termasuk PPS yang sekarang sedang melaksanakan verfak syarat dukungan Bapaslon secara sensus di lapangan. Mereka juga sebelumnya sudah harus melalui rapid tes terlebih dahulu.

“Pilkada kali ini akan sangat berbeda dengan pilkada sebelumnya akibat pandemi covid-19 yang masih terus berlangsung, namun marwah pilkada yang bermartabat, demokratis dan sehat harus perlu dijaga & diwujudkan”, kata Rinto disela-sela sambutannya.

“KPU telah merancang berbagai teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk menghindari agar tidak memperburuk situasi yang sudah mengerikan akibat pandemi ini. Dan memastikan bahwa seluruh penyelenggara dalam kondisi yang sehat dan tidak terinfeksi virus corona sehingga bisa melakukan tahapan pilkada dengan baik”, tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, rapid test menjadi salah satu bentuk kewaspadaan dan tidak membuat masyarakat khawatir saat penyelenggara pilkada melakukan tahapan seperti verifikasi faktual ataupun pemutakhiran data pemilih nanti.

Semntara itu, dikesempatan yang sama Divisi Sosialisasi & SDM Musmulyadi Hunowu, dalam materinya tentang Tahapan Lanjutan Pilkada 2020 menjelaskan beberapa tahapan yang sempat mengalami penundaan dan kembali dilanjutkan. Dimulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan sampai pada tahap penyelenggaraan. Lanjutan Pilkada Pohuwato ditandai dengan pengukuhan atau pengaktifan kembali Penyelenggara Adhock (PPK/PPS) pada (Senin,15/06) dan juga telah di tandatanganinya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Addendum kedua (25/06/2020) kemarin.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini sebagai bentuk upaya penyebarluasan informasi tahapan pilkada kepada seluruh partai politik, Organisasi Masyarakat dan seluruh masyarakat.

Materi selanjutnya oleh Divisi  Hukum & Pengawasan Haryanto Malik. Komisioner yang akrab disapa Toton ini menjelaskan sejumlah poin penting  materi terkait kepatuhan terhadap aturan dana kampanye & syarat-syarat pencalonan pada pilkada serentak 2020.

Terkait syarat calon, terutama calon yang berasal dari  TNI, Polri, ASN atau Anggota DPRD, penguduran diri nya harus cepat dapat diproses sebelum batas penetapan calon. Sengketa terjadi antara  KPU dengan calon peserta atau antara calon peserta dengan calon peserta, karena ini salah satu potensi yang akan memicu sengketa terkait dengan dikeluarkannya keputusan KPU, dan proses sengketa administrasi yang melalui Bawaslu, PTUN dan kasasi di MA, sdgkan sengketa hasil setelah pemungutan  setelah ada pemenang yaitu sengketa di MK.

Mengenai materi Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dibawakan oleh Komisioner Divisi Program & Data Firman Ikhwan.

Dikatakannya, saat ini KPU tengah disibukkan dengan penyusunan daftar pemilih dari pencermatan (sinkronisasi) DP4 Kemendagri dengan DPT Pemilu 2019 untuk diturunkan sebagai daftar pemilih (Model A.KWK). Ini akan menjadi bahan bagi PPDP untuk melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dimulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. 

Pada Pemutakhiran data pemilih ini jumlah pemilih yang memenuhi persyaratan akan ditentukan.

“Peran masyarakat dibutuhkan dalam menyukseskan pemuktahiran data ini. Beri keterangan yang benar soal identitas diri dan keluarga. Langsung sampaikan ke petugas jika terdapat anggota keluarga yang tak memenuhi syarat memilih,” ungkapnya.

Di akhir materi, secara teknis penyelenggaraan disampaikan oleh komisioner Divisi Teknis & Penyelenggaraan Iskandar Alulu.

Sebagaimana ditentukan dalam regulasi ada beberapa kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk pemilihan lanjutan dan susulan, hal ini tertuang dalam Pasal 120-121 UU Pilkada.

Lanjutan Pilkada ditengah pandemi akan ada banyak penyesuaian terhadap hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan.  

Olehnya, KPU harus terus berkoordinasi dengan otoritas kesehatan untuk melaksanakan setiap kegiatan tahapan lanjutan dengan tetap memperhatikan (disiplin) protap kesehatan penyelenggara & masyarakat.  Utamanya pada kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa/tatap muka yang dalam draf PKPU pemilihan di masa pandemi, seperti pencocokan dan penelitian (coklit), pelaksanaan kampanye/ debat, pertemuan secara tatap muka akan dibatasi jumlah peserta, misalnya jumlah peserta harus setengah dari kapasitas ruang rapat.

“Untuk kampanye, seluruh metode kampanye yang sudah ditentukan di dalam undang-undang masih diperbolehkan. Hanya ditambahkan dengan pembatasan sesuai protokol Covid-19. Misalnya, pertemuan terbatas bisa dilaksanakan dalam ruang terbuka atau tertutup, namun kapasitas dibatasi 40 persen dari total luas ruangan”,jelasnya.

“Lalu untuk parpol mengupayakan kampanye terbatas secara daring,” katanya.

Sejauh ini, KPU Pohuwato secara prinsip siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan KPU RI.

“Kami di Pohuwato siap untuk melaksanakan keputusan KPU RI untuk melanjutkan tahapan Pemilihan 2020 yang tertunda,” tegasnya.

“Kita semua ingin melahirkan kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas tinggi walau dalam masa pandemi. Untuk itu, marwah pilkada yang bermartabat, demokratis dan sehat harus perlu dijaga & diwujudkan. Kitapun berharap penyelenggaraan Pilkada di Pohuwato ini  sukses, keselamatan & Kesehatan penyelenggara & seluruh masyarakat adalah yang utama”, tutupnya.

Sosialisasi diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi ringan bersama peserta. (Hupmas)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *