Pastikan Akurasi Data, KPU Pohuwato lakukan Sinkronisasi DP4 ke Disdukcapil

Pastikan Akurasi Data, KPU Pohuwato lakukan Sinkronisasi DP4 ke Disdukcapil

POHUWATO, HupmasKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato melakukan sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan (DP4) ke Disdukcapil Pohuwato. Selasa siang, 04/08/2020

Ini adalah langkah akhir Verifikasi Administrasi & Kegandaan Dukungan Perbaikan setelah melalui serangkaian proses Penyerahan Dukungan Perbaikan, Penghitungan & Pengecekan 3 Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Pilkada Pohuwato 2020, untuk maju ke tahap Verifikasi Faktual Perbaikan jika dinyatakan lolos.

Koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi perbaikan syarat dukungan Bapaslon Perseorangan dan menyandingkan data terkait kesesuaian data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan KPU Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dapat menyatakan bahwa:

  • Dukungan memenuhi syarat (MS), Jika data kependudukan pendukung benar;
  • Dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), jika data kependudukan pendukung tidak benar; dan
  • tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.

Untuk selanjutnya hasil koordinasi tersebut dituangkan dalam BA.3-KWK Perseorangan.
Sementara hasil verifikasi administrasi dituangkan ke BA.2-KWK Perseorangan.
Hal tersebut sesuai ketentuan pada pasal 18 PKPU 18 Tahun 2019.

Bersama Sekretaris KPU, Kisman Mooduto, dan Kasubag Teknis, Yatik Kalil Komisioner Divisi Teknis & Penyelenggaraan, Iskandar Alulu mengatakan bahwa koordinasi ini untuk menyatukan persepsi dan mengatur sinkronisasi data pada DP4 untuk lanjut ke tahapan verifikasi faktual.

“Koordinasi ini tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi dan mengatur sinkronasi agar tidak terjadi miss. Oleh karena itu koordinasi ini sangat penting menyatukan persepsi dan data,” jelasnya.

“Apa yang kita (KPU) lakukan ini berkaitan dengan hak pemilih, hak konstitusi masyarakat. Jangan sampai akurasi data pemilih menghambat hak konstitusi pemilih, data pemilih Pilkada tidak hanya mengacu pada hasil verifikasi administrasi yang dilakukan KPU, tetapi juga merujuk data Dukcapil” pungkasnya. (ADj)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *