Rapat Pleno Terbuka KPU Pohuwato, 3 Bapaslon jalur perseorangan belum memenuhi syarat dukungan

Rapat Pleno Terbuka KPU Pohuwato, 3 Bapaslon jalur perseorangan belum memenuhi syarat dukungan

POHUWATO, https://kab-pohuwato.kpu.go.id/ – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato, menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon  (Bapaslon) Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Pohuwato di Pilkada serentak 2020, Selasa (21/7/2020).

Rapat Pleno berlangsung di Aula (Gedung B) KPU dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Rinto Ali, didampingi oleh seluruh jajaran komisioner KPU Kabupaten Pohuwato .

Hadir dalam rapat Tim Bakal Pasangan Calon (Bapaslon), Kapolres Pohuwato, Komisioner Bawaslu Pohuwato, dan 13 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pohuwato.

Rapat Pleno dilaksanakan tetap dengan melakukan Protokol Kesehatan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, baik memakai masker, pelindung wajah, jaga jarak, dan mencuci tangan .

Setelah rekapitulasi per kecamatan selesai dibacakan setiap PPK, Ketua KPU Pohuwato Rinto Ali kemudian membacakan hasil rekapitulasi dukungan perseorangan untuk tingkat Kabupaten Pohuwato.

Dari hasil rekapitulasi Ketiga Bapaslon jalur perseorangan ini belum memenuhi syarat minimal dukungan yang sudah ditetapkan.

Untuk diketahui, jumlah dukungan yang harus dipenuhi dalam syarat minimal dukungan, adalah 10 persen dari total DPT yaitu 9.984 (dukungan) yang tersebar di 7 kecamatan wilayah Kabupaten Pohuwato sebagaimana telah diumumkan sebelumnya pada Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato nomor 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober tahun 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020.

“Sesuai hasil rekapitulasi per kecamatan syarat dukungan Bapaslon perseorangan hasil rekap ketiganya jumlah dukungannya belum memenuhi syarat,” ungkapnya.

Dari hasil rapat Pleno diketahui bahwa dukungan yang sudah memenuhi syarat (MS) dari pasangan Hamdi Alamri – Zairin TD. Maksud sebanyak 9.083 dukungan, Ibrahim Bouty – Miswar Yunus sebanyak 7.803  dukungan dan Amin Haras-Zunaid Hasan sebanyak 4.993 dukungan.

Dalam hal ini, sesuai ketentuan pada pasal 32a ayat (1) PKPU Nomor 18 tahun 2020 dinyatakan bahwa, jika jumlah dukungan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, maka ada tahapan perbaikan yang harus disampaikan kembali oleh ketiga Bapaslon sebelum masa penyerahan berakhir.

Jumlah dukungan perbaikan yang wajib diserahkan pada masa perbaikan lanjutnya, yakni dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, dan berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, jumlah kekurangan dukungan harus sudah diserahkan kepada KPU pada tanggal 25-27 Juli 2020.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi (Kordiv) Teknis Penyelenggaraan KPU Pohuwato Iskandar Alulu menjelaskan setelah penyampaian hasil verfikasi faktual (verfak) melalui rapat pleno terbuka ini, KPU Pohuwato mengumumkan tahapan penyampaian dokumen dukungan perbaikan dari Bapaslon ke KPU (25-27 Juli 2020). Setelah itu, kita lanjut ke pengecekan, pencocokan dan verifikasi admistrasi dokumen dukungan. Setelah disampaikan ke Bapaslon, kita lanjut ke tahapan verfak perbaikan,” katanya.

“Prosesnya sama seperti tahapan awal, diupload di Silon lalu menghasilkan form B1.1 dan ada pernyataan dukungan dari pendukung dalam form B1KWK dan B2KWK,” tuturnya.

Berdasarkan PKPU 18/2019 tentang Pecalonan pada pasal 32a huruf b angka 1 menyatakan bahwa, dokumen dukungan perbaikan yang disampaikan ke KPU merupakan dukungan baru, yang belum pernah diserahkan oleh Bapaslon mana pun, termasuk dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS) di verfak pertama.

Berbeda dengan verfak pertama yang dibagi dalam 3 tahap, verfak perbaikan ini hanya melaksanakan 1 tahap, yakni Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa/kelurahan berkoordinasi dengan tim penghubung Bapaslon untuk pelaksanaan verfak secara kolektif, ketentuan ini tertuang pada pasal 32d ayat (1).

“Jadi warga yang memberikan dukungan dikumpulkan di kelurahan/desa  atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan, kemudian PPS melakukan verfak secara kolektif. Ini kita jadwalkan 8-16 Agustus 2020. PPS melaksanakan verfak selama 7 hari (pasal 32d ayat 3) , terhitung sejak dokumen dukungan perbaikan mereka terima,,” jelasnya. (hupmas)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *