Soal Verfak, KPU Pohuwato jamin PPS Kerja Profesional

Soal Verfak, KPU Pohuwato jamin PPS Kerja Profesional

“Marwah pilkada yang bermartabat, demokratis dan sehat harus perlu dijaga & diwujudkan”

POHUWATO, https://kab-pohuwato.kpu.go.id/ – Hitungan bulan kedepan Kabupaten Pohuwato akan tiba pada salah satu momentum bersejarah. Terlepas dari semua dinamika yang terjadi, pastikan kita terlibat pada peristiwa bersejarah tersebut.

Sebagaimana diketahui, saat ini sedang berlangsung Tahapan verifikasi faktual  (verfak) terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan (Bapaslon) Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Pohuwato pada Rabu 9 Desember 2020 mendatang.

Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan verifikasi faktual dukungan perseorangan menjadi salah satu prasyarat untuk masuk pendaftaran di bulan September 2020. Dokumen perseorangan setelah Verfak akan dilakukan rekapitulasi berjenjang dari desa hingga provinsi

Verfak ini juga untuk memastikan dukungan rill warga masyarakat tertentu dan atau warga Pohuwato yang memenuhi kriteria hak pilih terhadap bakal calon perseorangan yang sebelumnya telah melakukan penyerahan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Pohuwato sebagai lembaga tekhnis penyelenggara pemilu di tingkat Daerah.

Jumlah dukungan minimal sesuai keputusan KPU nomor : 4/PL.02.2-Kpt/7504/KPU.Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober tahun 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 sebanyak 9,984 dukungan itu akan menjadi syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan pada saat pendaftaran,” ucap Ketua KPU Rinto Ali disela-sela sambutannya di acara Bimtek Tata Cara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Pemilhan Bupati & Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, Selasa(07/07/2020).

Tahapan verifikasi faktual ini dilaksanakan selama 14 hari, sejak PPS menerima dokumen rekapitulasi syarat dukungan formulir model B.1.1 dari KPU melalui PPK  sampai dengan 12 Juli 2020 nanti. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sebagai informasi Total ada 40.501 dukungan dari semua Bapaslon yang akan di verfak oleh seluruh PPS.

Jadwal pelaksanaan verifikasi faktual itu dimulai pada 29 Juni sampai 12 Juli 2020. Masing-masing PPS bisa berbeda waktu berakhirnya verfak, tapi kami menargetkan selesai pada 10 Juni 2020, setelahnya KPU akan lakukan rekapitulasi ditingkat kecamatan pada tanggal 13 -19 Juli 2020, dan di Kabupaten dari tanggal 20-21 Juli 2020” jelasnya.

Dalam verifikasi faktual petugas PPS akan mengecek kebenaran data pendukung dan dukungannya secara sensus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (PKPU nomor 18 Tahun 2019, Pasal:23)

Verifikasi di setiap desa sampai saat ini terbilang lancar.

Sejauh ini, verifikasi di 104 desa terbilang lancar dan mudah-mudahan akan terus begitu tanpa ada masalah. KPU percaya sepenuhnya kepada PPS dan verifikator dalam melaksanakan tugas, lakukan tahapan sesuai dengan baik sesuai regulasi yang ada” ucapnya

Jika PPS tidak dapat menemui pendukung, nanti dikoordinasikan dengan tim LO dan dikumpulkan pada suatu tempat yang telah disepakati untuk nanti dilakukan verifikasi faktual sesuai tahapan yang ada,” jelasnya.

Untuk pendukung tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan oleh LO bisa datang ke kantor PPS, dan bagi pendukung dalam kondisi sakit, boleh berkomunikasi melalui panggilan video di tempat pendukung.
 
Dalam melaksanakan verfak petugas juga mendokumentasikan setiap keterangan warga yang di verfak. “Baik dengan tertulis atau di videokan,” terangnya

Menurutnya, tujuan pelaksanaan verifikasi faktual adalah mengecek kebenaran data pendukung dengan metode sensus yakni dengan menemui langsung setiap pendukung.

Karena itu, terdapat tiga hal nanti yang akan dipastikan selama verifikasi faktual berlangsung, yakni memastikan nama, alamat pendukung, dan kebenaran dukungan.

Rinto mengingatkan kepada setiap petugas verfak untuk mencermati dan memastikan pendukung itu bukan dari kalangan TNI, Polri atau ASN, kepala desa, penyelenggara pemilu, dan setiap pendukung hanya bisa memberikan dukungan tidak lebih dari satu pasangan calon.

Nah ini harus dipastikan dalam proses verfak, untuk memastikan kebenaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rinto.

“Jangan terjadi kesalah pahaman di lapangan saat verifikasi faktual dan lakukan komunikasi yang bagus saat di lapangan,” katanya.

Rinto berharap pelaksanaan Pilkada meski di tengah pandemi Covid 19 pada 9 Desember 2020 berjalan dengan jujur dan adil tanpa ada masalah nantinya.

Marwah pilkada yang bermartabat, demokratis dan sehat harus perlu dijaga & diwujudkan. Saya kira PKPU-PKPU yang ada masih menjadi norma hukum dan menjadi pedoman kita. Misalnya PKPU 18/2019 tentang Pencalonan masih menjadi pedoman kita ditambah Surat Edaran KPU Nomor  20 yang dikeluarkan 19 Juni 2020,” tutupnya.(humas)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *